Kritik Program Kartu Indonesia Pintar

Oleh : Immas Putri
 
Setiap masa pemerintahan preseiden yang baru, mereka akan membuat berbagai program pemerintahan selama masa kepemerintahannya. Dalam kurun waktu lebih dari dua tahun masa kepemerintahan presiden saat ini telah banyak program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk masyrakat. Terutama untuk mereka yang berada di lapisan bawah. Mulai dari jaminan kesehatan, jaminan pendidikan untuk anak SD-SMA, serta simpanan keluarga sejahtera. Umumnya program bantuan dari pemerintah ini diberikan secara non tunai kepada penerimanya. Salah satu program yang akan menjadi fokus utama dalam tulisan ini adalah mengenai Kartu Indonesia Pintar (KIP). Dimana Kartu Indonesia Pintar ini digunakan sebagai penanda untuk penerima bantuan pendidikan dari pemerintah.
Klaim dari pemerintah menyatakan jika mereka telah berhasil menyalurkan bantuan diatas 90 persen untuk seluruh penerima. Memang penyalurannya telah dilakukan dengan baik, akan tetapi sosialisasi mengenai penggunaan dana tersebut masihlah sangat minim. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang belum paham untuk melakukan pencairan dana dari KIP itu agar dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Dalam salah satu artikel berita online daerah, dituliskan jika kartu-kartu tersebut sampai di kelurahan secara tiba-tiba tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu. Sehingga ketika melakukan pendistribusian kepada masyarakat mereka juga mengalami kesulitan. Pegawai kelurahan tersebut juga tidak mengetahui dari mana data yang digunakan sebagai dasar pengeluaran kartu tersebut. Karena pihak kelurahan tidak merasa melakukan pendataan.
Kurang adanya sosialisasi dari pemerintah pusat kepada jajaran pemerintah yang berada diakar rumput membuat banyak penerima program bantuan dari pemerintah tidak bisa menggunkan secara optimal. Seperti KIP, yang dimana untuk dapat mencairkan dana bantuan yang diterima memerlukan mekanisme yang panjang. Sedangkan sosialisasi mekanisme pencairan dana bantuan masih kurang. Dalam beberapa artikel berita online dituliskan jika masyarakat belum dapat mengoptimalkan kegunaan kartu-kartu tersebut dengan baik. Sehingga mereka merasa kartu-kartu yang mendapat julukan ‘sakti’ tersebut tidak ‘sakti’ lagi atau tidak memiliki manfaat. Sebagai contoh, mekanisme pencairan dana KIP memerlukan proses yang panjang yaitu
Pertama; penerima KIP membawa KIP ke sekolah/madrasah/satuan pendidikan formal lain/satuan pendidikan nonformal seperti Paket A/B/C, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), di mana penerima KIP sudah terdaftar atau akan mendaftar.
Kedua; satuan pendidikan atau lembaga pendidikan mencatat informasi anak ke dalam data pokok pendidikan (dapodik) sebagai calon penerima manfaat PIP yang kemudian akan diajukan ke Kemendikbud, Kementerian Agama, atau Balai Latihan Kerja (BLK) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Ketiga; Kemendikbud, Kemenag, dan Kemnakertrans akan melakukan verifikasi sesuai server dapodik di pusat, kemudian menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Penerima Manfaat PIP, dan mengirimkan daftar penerima tersebut ke bank penyalur yang ditunjuk.
Keempat; Dinas Pendidikan/Kantor Kemenag Kabupaten/Kota akan mengirimkan surat pemberitahuan dan daftar penerima manfaat PIP ke sekolah/madrasah/lembaga pendidikan lain.
Kelima; sekolah/madrasah/lembaga pendidikan lainnya menginformasikan kepada peserta didik atau orang tua mengenai lokasi dan waktu pengambilan dana bantuan berdasarkan info dari dinas pendidikan/Kantor Kemenag Kabupaten/Kota dan/atau bank penyalur.
Keenam; anak penerima KIP atau orang tuanya dapat mengambil dana bantuan PIP ke bank penyalur dengan membawa surat pemberitahuan atau daftar penerima manfaat PIP.[1]

Terdapat enam tahapan yang harus dilalaui oleh penerima dana KIP untuk dapat mencairkan bantuan yang mereka terima. Dari panjangnya proses yang harus dilewati, hal ini menunjukkan kurang efisien dan tidak menutup kemungkinan memerlukan waktu yang lama agar bisa sampai pada tahap pencairan dana. Sedangkan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh siswa seringkali merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Seperti membeli sepatu yang sudah rusah, seragam yang sudah kekecilan ataupun membeli buku yang telah habis. Diperlukan sebuah sistem yang lebih efisien dan proses yang tidak panjang dalam melakukan verifikasi data dan pencairan dana bantuan. Sehingga siswa dapat dengan cepat menggunakan dana bantuan yang mereka terima.




Referensi

Bona, Maria Fatima. 2016. “Penyebaran Kartu Indonesia Pintar “Nyangkut” di Kelurahan”, diakses dari http://www.beritasatu.com/pendidikan/380282-penyebaran-kartu-indonesia-pintar-nyangkut-di-kelurahan.html.

Caesario, Emanuel B. 2016. “Ini Cara Mendapatkan Manfaat Kartu Indonesia Pintar”, diakses dari http://kabar24.bisnis.com/read/20160814/255/574940/ini-cara-mendapatkan-manfaat-kartu-indonesia-pintar.

Mirohi, Syafruddin. 2017. “Masih Banyak yang Tidak Tahu, DPRD Pekanbaru Minta Disdik Sosialisasikan Lagi KIP”, diakses dari http://pekanbaru.tribunnews.com/2017/01/27/masih-banyak-yang-tidak-tahu-dprd-pekanbaru-minta-disdik-sosialisasikan-lagi-kip.

Ngadri. 2017. “Tiga Kartu KIP, KIS, KKS Tidak Lagi Sakti”, diakses dari https://kalbar.deliknews.com/2017/02/13/tiga-kartu-kipkiskks-tidak-lagi-sakti/.
[1]Dikutip dari http://kabar24.bisnis.com/read/20160814/255/574940/ini-cara-mendapatkan-manfaat-kartu-indonesia-pintar

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Pendekatan Formalis dan Substantif dalam Antropologi Ekonomi

Oleh : Immas Putri A Dalam Antropologi Ekonomi terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk mengkaji kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat. Ketiga pendekatan tersebut adalah formal, substantif, dan marxis. Sebelumnya ahli antropologi memiliki kecenderungan untuk menggunakan pendekan formal dan substantif ini, hingga pada akhirnya mereka melakukan pengembangan pada pendekatan marxis.Pada tulisan ini akan dibahas mengenai pendekatan formal dan pendekatan substantif. Pendekatan formal dan substantif ini sangat dekat dengan masyarakat tradisional dan peasant atau petani. Pendekatan formal merupakan sebuah pendekatan yang dibangun dari teori-teori ekonomi neo-klasik. Dimana pada saat itu antropolog yang melakukan penelitian terkait ekonomi juga mengikuti perkembangan ilmu ekonomi yang lahir terlebih dahulu. Begitu juga dengan ahli ekonomi yang memiliki ketertarikan dengan sejarah perkembangan ekonomi masyarakat juga menaruh minat terhadap penelitian etnografi. Para ahli...
Baca selengkapnya

Analisis Tema, Alur, dan Karakter Dalam Novel Perahu Kertas

Oleh : Immas Putri Analisis Tema, Alur, dan Karakter Dalam Novel Perahu Kertas Karya Dewi Lestari Tema Tema dari novel Perahu Kertas adalah percintaan yang dibalut dengan persahabatan dan keluarga.  Alur  Novel Perahu Kertas ditulis dengan menggunakan alur bercerita maju. Hal itu dapat kita lihat dari jalan cerita yang dimulai dari cerita Kugy yang memulai kehidupan perkuliahan dan berlanjut hingga dia menyelesaikan perkuliahannya.  Pengenalan : Kugy dan Keenan dipertemukan secara tidak sengaja dan mereka menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang sama. Konflik Awal : Kugy mulai memiliki rasa suka pada Keenan namun dia masih memiliki pacar. Sedangkan Keenan juga memiliki rasa yang sama namun tidak berani mengungkapkan karena Kugy telah memiliki pacar. Klimaks : Kugy tidak datang pada pesta ulang tahun Noni karena dia tidak ingin melihat kemesraan antara Keenan dan Wanda. Namun, Keenan merasa kecewa dengan Wanda karena dia ...
Baca selengkapnya

Etika Makan Orang Jawa

Oleh : Immas Putri A Dahulu orang Jawa tidak memiliki peralatan makan. Mereka mengunakan piring yang terbuat dari tanah liat. Ketika akan menggunakan piring itu mereka terlebih dahulu melapisi dengan sehelai daun pisang agar makanannya tidak kotor. Oleh karena itu orang jawa menggunakan tangan saat makan. Berbeda dengan saat ini, dimana kita dapat dengan mudah menemukan piring yang terbuat dari keramik dan sendok yang bisa dijumpai pdimana-mana karena itu sekarang orang jawa makan dengan sendok.   Orang Jawa merupakan masyrakat yang agraris sehingga mereka tidak memiliki ruang makan. Itulah yang menyebabkan orang jawa tidak terbiasa makan diruang makan dan umumnya mereka makan dimana-mana sesukanya. Namun, mereka juga mempunyai tempat-tempat yang tidak boleh digunakan untuk makan seperti, ruang tamu, kamar tidur, dan juga didepan pintu. Dengan alasan ruang tamu itu adalah tempat bertamu, kamar tidur untuk beristirahat. Dan mitosnya jika kita makan didepan pintu maka akan mengh...
Baca selengkapnya