Review Islam and nation: The Muslim–Christiandimension

Oleh : Immas Putri

Penulis artikel Jacques Bertrand

Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk muslim. Terutama di Pulau Jawa dan Sumatra. Sejak masa kemerdekaan telah banyak orang yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam dengan berdasarkan syariat Islam. Pemberontakan diberbagai daerah untuk mendirikan Negara Islam Indonesia juga sempat terjadi. Seperti di Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosuwiryo, di Aceh olehTengku Daud Beureuehdan di Sulawesi dipimipin Kahar Muzakar. Hal itu menunjukkan bahwa sudah sejak lama negara Islam akan didirikan di Indonesia. Akan tetapi hal itu sangat sulit terjadi mengingat Indonesia memiliki begitu banyak keberagaman. Sejak masa kemerdekaan Indonesia memiliki lima agama yang diakui oleh pemerintah. Kelima agama tersebut adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Setelah masa reformasi bertambah satu agama lagi yang diakui oleh pemerintah yaitu Kong Hu Chu.

Ketika memasuki pemerintahan Orde Baru, pemerintah mulai membatasi adanya aliran kepercayaan. Dengan tujuan untuk menghindari komunis agar tidak berkembang di Indonesia. Sehingga semua penduduk diharuskan untuk memeluk salah satu dari lima agama yang ada. Sebagian besar para komunis merupakan masyarakat abangan.Abangan sendirimerupakan salah satu golongan masyarakat Islam di Jawa. Kebanyakan dari mereka mutuskan untuk memeluk Kristen. Karena menurut mereka Kristen lebih toleran dan tidak begitu mengikuti pembersihan komunis (Bertrand 2004:74). Masyarakat abangan enggan untuk mengikuti Islam karena kelompok-kelompok Islam yang ada (NU dan Muhammadiyah) sependapat dengan pemerintah untuk melarang adanya komunis di Indonesia. Muhammadiyah juga mengeluarkan fatwa yang berisi bahwa pemusnahan komunis adalah kewajiban agama (Bertrand 2004:74-75). Bagi mereka komunis merupakan orang-orang yang atheis dan para abangan tidak sependapat dengan itu. Hal ini menurut Muhammadiyah melanggar sila pertama Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang artinya semua penduduk Indonesia harus berkeyakinan atau beragama.

Pada masa Orde Baru masyarakat Islam juga mengalami tekanan. Hal itu dapat dilihat dari adanya pembatasan dalam hal politik. Partai-partai politik Islam yang ada sebelumnya diharuskan untuk menggabungkan diri dengan salah satu partai politik yang diizinkan oleh pemerintah yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atau Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Dari situlah kekuatan-kekuatan Islam mulai melemah. Mereka yang dapat menduduki posisi elit adalah orang-orang yang dekat dengan presiden. Orang yang dekat dengan presiden ini adalah mereka yang memiliki prestasi dalam memenangkan pemilu dan mereka yang memiliki hubungan masa lalu dengan Suharto (Bertrand 2004:80-81). Kebanyakan dari mereka adalah para pemeluk Kristen dan abangan.Suharto sendiri juga merupakan seorang abangan, muslim Jawa yang dipengaruhi oleh mistis dan Hinduisme Jawa (Bertrand 2004:81).

Pada tahun 1990-an pemerintah mulai lunak kepada kelompok muslim. Hal itu dapat dilihat dari diizinkanya perempuan-perempuan muslim untuk menggunakan jilbab di sekolah-sekolah umum. Selain itu pemerintah juga membantu untuk mengadakan bank Islam. Seperti pendapat lain yang ditulis oleh Bertrand dalam tulisan ini, Suharto berusaha untuk merangkul kaum Islam guna kepentingan pemilu(Bertrand 2004:84). Suharto juga mendukung berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). ICMI adalah aktivisme para intelektual untuk mengatur diri mereka secara kolektif. Sejak saat itu mulai banyak orang-orang Islam yang duduk di pemerintahan. Baik yang menjabat di kementerian ataupun di perwira.

Hampir tujuh belas tahun sejak lengsernya Suharto dari presiden, apakah masyarakat sudah dapat memeluk agama mereka tanpa paksaan? Bagaimana dengan mereka yang ada di pemerintahan, apakah masih dikuasai oleh golongan tertentu? Serta mana yang lebih mengkhawatirkan konflik antar suku atau konflik antar agama?